Jakarta – Kemeriahan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum memang telah terjadi lama usai. Namun, dengung perekonomian biru sebagai salah satu topik utama yang digunakan mana dibahas masih meninggalkan tugas tersendiri bagi pemangku kepentingan terkait serta negara-negara yang tersebut digunakan berpartisipasi dalam dalamnya.
Perhelatan yang tersebut itu pertama kalinya mampu menghadirkan pertemuan bilateral antarkepala negara dalam AIS Forum ini, miliki beberapa topik utama yang digunakan dibahas selain sektor dunia usaha biru, yakni mitigasi lalu juga adaptasi, perubahan iklim, serta penanganan sampah plastik pada dalam laut lalu tata kelola maritim yang dimaksud digunakan baik.
Forum yang mana mana digelar dalam Nusa Dua, Badung, Bali ini mengundang 51 negara pulau juga kepulauan seluruh dunia. Namun, tercatat dari total undangan tersebut, sebanyak 32 kepala negara atau pemerintahan yang dimaksud mana menghadiri wadah kolaborasi yang tersebut mana didirikan pada 2018 lalu melalui Deklarasi Manado.
Melihat kekayaan Bumi Pertiwi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di area dalam dunia yang dimaksud dimaksud mempunyai 17.000 pulau, dengan jumlah agregat agregat pulau yang digunakan itu dihuni sebesar 7.000 pulau. Dengan kekayaan ini, Indonesia boleh cuma memamerkan kemampuan dalam mengelola kekayaan maritim yang tersebut mana terkandung.
Ekonomi biru
Sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT AIS Forum, Indonesia melalui rangkaian gelaran itu sempat memasarkan program yang tersebut telah terjadi lama diimplementasikan. Ya, program itu ialah dunia usaha biru yang dimaksud itu diinisiasi Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP).
Adapun program dunia bidang usaha biru mempunyai lima kebijakan pokok yang tersebut yang meliputi upaya memperluas kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota yang itu akan segera diterapkan menyusul aturan teknis terdiri dari Peraturan Menteri (Permen) Kelautan kemudian Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 sebagai aturan turunan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur atau PIT sudah pernah terbit.
Ketiga adalah mengembangkan perikanan budi daya yang mana dimaksud berkelanjutan, baik perikanan di area dalam pesisir, perikanan laut, serta juga darat untuk memperkuat lima komoditas yang digunakan ditargetkan menjadi unggulan dalam beberapa tahun mendatang yakni udang, lobster, kepiting, tilapia, lalu rumput laut.
Kebijakan keempat adalah pengawasan terhadap pulau-pulau kecil lalu pesisir yang digunakan mana memiliki kaitan erat dengan perubahan iklim.
Terakhir adalah pembersihan sampah dalam tempat laut yang mana mana melibatkan rakyat pesisir kemudian nelayan.
Menteri Kelautan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa dalam pengelolaan laut lalu maritim Indonesia, pihaknya menjunjung tinggi ekologi. Bahkan, kerap dirinya menyebut menomorsatukan ekologi sebagai ‘panglima’ dalam menjalankan tugas mengelola sektor kelautan serta perikanan.
“Saya meyakini sektor ekonomi akan meningkat dengan tajam apabila ekologi dijaga,” ujar Trenggono.
Indonesia selangkah pada dalam depan
Kebijakan dunia perniagaan biru yang digunakan dimaksud dimiliki Pemerintah Indonesia bukan sekadar wacana atau bualan. Lima kebijakan yang tersebut mana menjadi tumpuan KKP sebagai operator sektor kelautan perikanan ini sudah mulai dijalankan.
Dalam program perluasan konservasi yang digunakan berada di tempat dalam bawah tugas juga fungsi Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL), KKP menyiapkan perangkat berbasis teknologi sebagai instrumen pengelolaan ruang laut yang digunakan digunakan handal untuk menyokong upaya memperluas kawasan konservasi laut 30 persen pada 2045.
Sementara, pada 2022 kawasan konservasi laut baru mencapai 28,9 persen jt ha atau 8,7 persen dari luas wilayah Indonesia.
Instrumen itu ialah Ocean Big Data lalu juga Ocean Accounting. Kedua perangkat hal yang mampu memantau serta mengukur kualitas lalu juga integritas ekologi untuk menggalang perekonomian maritim yang tersebut berkelanjutan.
Ocean Big Data, perangkat teknologi kecerdasan buatan (articial inteligence/AI) ini ditempatkan pada dalam kawasan pesisir, laut juga udara serta didukung satelit nano untuk mematahkan aktivitas laut, kondisi serta habitat laut sehingga membantu menyokong dalam mengambil keputusan yang tersebut dimaksud berkaitan dengan memetakan perluasan area konservasi laut.
Sementara Ocean Accouting merupakan data spasial lalu nonspasial yang digunakan dimaksud terintegrasi sehingga menghasilkan informasi kondisi kelautan Indonesia, dinamika perubahan neraca yang mana bermanfaat dalam industri kelautan lalu perikanan.
Kedua adalah kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota yang mana hal tersebut akan diterapkan pada 2024. Penerapan dijalankan menyusul aturan teknis penyelenggaraan program sebagai Peraturan Menteri (Permen) Kelautan lalu Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 sebagai aturan turunan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang PIT.
Kebijakan strategis ini disusun untuk menjamin keberlanjutan bidang usaha perikanan nasional lantaran mekanisme kuota serta zonasi yang tersebut digunakan ditetapkan dalam aturan itu dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan pada area laut.
Dengan demikian, penangkapan ikan serta komoditas di tempat tempat lain di dalam dalam laut tak lagi ugal-ugalan. Selain itu juga memaksimalkan kontribusi kepada negara oleh sebab itu menerapkan teknologi dalam pelaporannya sehingga hasil laporan itu tambahan banyak transparan serta juga ketertelusurannya menjadi terang.
Program ketiga yakni pengembangan perikanan budi daya. Dalam program ini, KKP sudah pernah mengembangkan berbagai komoditas perikanan budi daya. Di antaranya budi daya ikan kakap putih sebagai prospek bagi masyarakat kecil pada dalam Kepulauan Meranti, Riau.
Pendampingan pengembangan budi daya ikan bawal di tempat tempat Bintan, Kepulauan Riau, pembangunan proyek percontohan (modelling) budi daya ikan nila salin pada kawasan seluas 16 hektare dalam Karawang, Jawa Barat.
Tak ketinggalan megaproyek modelling tambak budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) pada Kebumen. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp175 miliar dengan luas kawasan tambak yang digunakan dimaksud sudah dimanfaatkan seluas 60 hektare yang mana digunakan terdiri dari 149 petak tambak.
Tambak yang dimaksud dimaksud dihuni udang jenis vaname ini mampu menghasilkan 40 ton per hektare per tahun serta akan ditingkatkan kemampuannya (best practice) menjadi 80 ton per hektare per tahun.
Proyek ‘megah’ ini juga sudah pernah diakui Presiden Jokowi mempunyai manajemen modern sehingga dapat menjadi penerapan bidang usaha budi daya udang pada daerah lain.
Menilik program lain yakni pengawasan terhadap pulau-pulau kecil serta pesisir. Pada era kepemimpinan Trenggono juga fokus dalam mengawasi aktivitas dalam laut melalui peluncuran 20 satelit nano yang dimaksud akan diimplementasikan juga dioperasionalkan pada 2024.
Kerja sejenis dengan Starlink ini akan dikerjakan untuk membantu kapal-kapal perikanan mengirimkan data secara daring melalui aplikasi e-PIT.
Selain itu, armada pengawasan sumber daya kelautan perikanan juga semakin diperkuat dengan kehadiran dua kapal hibah selama Jepang yakni Kapal Pengawas (KP) Orca 05 kemudian KP Orca 06 yang dimaksud diklaim memiliki kemampuan daya jelajah serta infrastruktur yang tersebut yang disebut mumpuni, bahkan mempunyai dua kali lipat kemampuan kapal pengawas kelas I yang digunakan dimaksud dimiliki KKP saat ini.
Sebagai sosok yang tersebut dimaksud mendambakan ekologi berjalan beriringan dengan manfaat ekonomi, KKP juga mempunyai program yang digunakan hal tersebut berkaitan erat dengan lingkungan yakni pembersihan sampah pada laut yang dimaksud dimaksud melibatkan masyarakat pesisir kemudian nelayan.
KKP menggelar program Bulan Cinta Laut (BCL) yang digunakan sudah terjadi digelar pada Juli-September 2023 sebagai upaya mencegah kebocoran sampah di area tempat laut lalu berhasil mengumpulkan 140 ton sampah.
Adapun tercatat sebanyak 1.350 nelayan sudah pernah berpartisipasi dalam program yang digunakan dimaksud dijalankan di area area 18 kabupaten/kota di area dalam seluruh Indonesia.
Dengan dijalankannya lima program dunia usaha biru itu, Indonesia dalam AIS Forum lantas mengajak kepala negara atau delegasi yang dimaksud digunakan hadir untuk mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud sudah pernah dilaksanakan Indonesia. Tentunya, penerapan itu dengan menyesuaikan kondisi juga situasi masing-masing negara namun dalam kerangka atau tujuan yang mana digunakan sama.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Victor Gustaaf Manoppo mengakui delegasi yang digunakan hadir dalam Pertemuan Kelima Tingkat Menteri AIS Forum mempunyai ketertarikan menerapkan program sektor ekonomi biru yang mana digunakan diinisiasi Indonesia.
Dalam perhelatan itu, Indonesia juga sempat memperkenalkan keramba juga rumpon ikan ke Fiji juga Madagaskar melalui mekanisme kerja sama.
Keramba ikan disebut Desputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim juga Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi sebagai inovasi di area dalam bidang perikanan.
Pasalnya, di area tempat negara Pasifik belum ada satu pun keramba ikan. Sementara rumpon ikan merupakan alat tangkap ikan yang tersebut digunakan sanggup dipasang dalam laut dangkal maupun laut dalam.
Keberlangsungan KTT AIS Forum yang mana miliki ikatan erat satu sejenis lain, yakni perasaan senasib sepenanggungan dalam menghadapi tantangan yang tersebut digunakan serupa persoalan perubahan iklim, serta kesamaan sebagai negara pulau kepulauan menjadikan Indonesia berkomitmen menjadi barisan terdepan dalam menyokong AIS Forum antarnegara pulau kepulauan.
“Bagi Indonesia, laut bukan pemisah, melainkan pemersatu. Laut justru sebagai perekat kemudian penghubung,” ucap Presiden Jokowi.
About the Author
